MATERI
PEREKONOMIAN INDONESIA
TUJUAN
PEMBANGUNAN
EKONOMI
INDONESIA
DAN
STRATEGI PENCAPAIANNYA
NAMA KELOMPOK:
1.Basilius
2.ERVINA
DESIATI SERENG
FAKULTAS
EKONOMI JURUSAN MANAJEMEN
UNIVERSITAS NEGERI MUSAMUS
MERAUKE
BAB 2
TUJUAN PEMBANGUNAN
EKONOMI INDONESIA
DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA
Apalagi makna pertumbuhan kalau bukan
meningkatkan
kehidupan masyarakat? United Nations,Human
Development
Report,1995.
Tidak ada masyarakat yang makmur jika sebagian
besar
Penduduknya beradadalam kemiskinan dan
kesengsaraan _Adam
Smith 1776.
Masyarakat yang
tidak adil secara sosial dan tidak
Mengupayakannya akan membahayakan masa
depannya sendir,
Paus Johanes Paulus 11,Brazilia,1980.
Tujuan Bab
Setelah membaca bab ini Anda akan
memahami:
·
Bahwa tujuan
mendirikan Negara kesatuan Republik Indonesia dan oleh karenannya tujuan
pembangunan ekonomi di Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan
makmur material dan spiritual.
·
Masyarakat makmur
bisa diukur melalui besar pendapatan nasional (masyarakat) bersangkutan,makin
besar secara rata-rata makin makmur masyarakat tersebut.
·
Masyarakat makmur
bisa di juga di ukur melalui tingkat pertumbuhan pendapatan nasional
(masyarakat) tersebut.
·
Satu masyarakat
dikatakan adil tergantung dari pada bagaimana penghasilan nasionalnya dibagi
antara anggotanya. Makin merata,sampai tingkat tertentu,makin adil masyarakat
tersebut .Sebaiknya makin timpang pembagian penghasilan nasionalnya,makin
kurang adil masyarakat tersebut.
·
Dinegara-negara
maju tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur dapat tercapai secara terpisah,masyarakat
makmur dahulu,setelah itu baru dikejar pencapaian tujuan masyarakat adil
makmur.
Tujuan
mewujudkan masyarakat makmur dulu kemudian adil ini secara terpisa disebut
tujuan makmur dan adil (Growth and Equity Objectives)
·
Di Indonesia cara pencapaian tujuan masyarakat makmur dan
adil seperti di Negara maju pernah
dilaksanakan,yakni sejak merdeka samapi permulaan pelita 111 masa pemerintahan
Suharto (1979)
·
Cara pencapaian
tujuan pembangunan ekonomi seperti yang diterapkan di Negara maju pernah di
anggap tidak cocok diterapkan di Negara sedang berkembang (seperti Indonesia)
dan oleh karenanya di ganti menjadi cara pencapaian bersama-sama yakni mencapai
masyarakat makmur sekalugus dengan pembagian yang adil.Tujuan pencapaian yang
demikian ini di sebut tujuan masyarakat
makmur dengan keadilan (Growth with Equity Objective)
·
Cara pencapaian
tujuan pembangunan ekonomi secara bersama-sama dikenal dengan mengubah trilogy
pembangunan pada awal pelita 111 dengan dikenalkannya delapan jalur pemerataan.
·
Tujuan
pembangunan ekonomi di I ndonesia dapat pula dirumuskan sebagai tujuan
untukmenciptakan masyarakatindonesian seluruhnya.
·
Tujuan untuk
menciptakan masyarakat yang lebih baik ini mencakup tiga inti nilai pembangunan
yakni,kecukupan,harga diri dan kebebasan manusia.kalau tujuan pembangunan di
definisikan seperti ini maka alat ukur yang sesuai untuk itu adalah indeks
perkembangan manusia (IPM)
·
Apa yang dipergunakan
untuk menunjukan tujuan pembangunan ekonomi di in donesia ternyata bahwa
kinerja perekonomian Indonesia,kecuali pada masa pemerintahan Sukarno
,termaksud pada kelompok menengah,tidak terlalu jelek dan tidak terlalu
baik.pertumbuhan ekonomi sangat rendah karena pada masa pemerintahan sukarno
dan pada masa krisis moneter tahun 1997-8
2.1 Pengantar
Tujuan mendirikan Republik Indonesia atau
tujuan mengadakan pembangunanan ekonomi di Indonesia dapat ditemukan dalam
Undang-Undang Dasar (1945) pada
pembukaannya, yakni,yang ada prinsipnya ,adalah untuk mewujudkan masyarakat
adil dan makmu,material dan spiritual.Rumusan lain dapat ditemukan, misalnya :pada
sila-sila pancasila,atau pada-pada terbitan-terbitan lain seperti memerangi
kemiskinan ,kebodohan,dan sebagainya,atau dapat dilihat pada kutipan-kutipan
diatas,dan malah pada pewayangan.Namun dalam Tulisan ini hanya di bahas tujuan
yang paling umum yakni membangunan masyarakat Indonesia seutuhnya.
Dalam tulisan ini dapat di argumentasiakan
bahwa masyarakat adil –makmur material dan spiritual dapat direfleksikan hanya
pada masyarakat adil –makmur.Alasannya adalah bahwa aspek material dan
spiritual dsari masyarakat di refleksikan melalui pendapatan (terutama
pengeluran ) masyarakat,hal mana juga menggambarkan masyarakat adil-makmur
.kita bisa mengelompokan pengeluaran masyarakat menjadi pengeluaran untuk
kepuasan material dan kepuasan spiritual.
Pengeluaran
untuk spiritual misalnya pengeluaran beramal ibada,untuk membeli alat-alat
sembayang,peneluaran untuk naik haji,donasi di gerja,pengeluaran sehari-hari
untuk sesajen (dibali),dan bahkan menabung agar dikemudian hari mampu menuaikan
ibadah naik haji atau membangung pura keluarga,dan sebagainya.
Meskipun
tidak seluruhnya benar,aspek materil dan spiritual dari masyarakat adil-makmur
dibahas melalui tinggi/rendahnya pendapatan masyarakat (nasional).seabagai mana
nantinya menjadi jelas bahwa aspek adil-makmur dibahas melalui tinggi rendahnya
dan pendapatan distribusi pendapatan nasional,sama halnya dengan aspek material
dan spiritual.
Dengan kata
lain baik aspek material dam spiritual maupun aspek adil-makmur,keduanya akan
dilukiskan oleh tingkat pendapatan (pengeluaran) yang diperoleh
masyarakat,sehingga pembahasan tereduksi menjadi hanya masayarakat adil makmur.
Dalam bab ini pertama-tama dibicarakan
apa yang dimaksud dengan masyarakat dan bagaimana cara mengukurnya,kemudian dilanjudkan dengan apa
yang dimaksud dengan masyarakat adil dan cara mengukurnya.
Setelah pencapaian
secara terpisah ini kemudian dibicarakan masayarakat adil makmur,sebagai satu
kesatuan serta cara mengukur dan pencapaiannya.Akhirnya dibicarakan kalau
tujuan pembangunan ekonomi di Indonesia ini adalah untuk mencapai masyarakat
Indonesia seutuhnya yang lebih baik dalam segala hal.
2.2 Tujuan
Masyarakat Makmur
2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi
Dalam kehidupan sehari-hari kita
melihat tetangga adalah keluarga kaya,mereka mempunyai 2 mobil,3 sepeda
motor,dan rumah,peralatan rumah tangga serta gaya hidup yang mewah.
Sedangkan
dilain pihak kita juga mempunyai tetangga yang miskin,hidup pas-pasan.Apalagi
mobil,sepeda gayung pun mereka tidak punya.Kita sering mendengar pernyatan
bahwa keluarga yang disebut pertama adalah keluarga yang kurang makmur.Kalau
demikian halnya,mungkin dapat dibenarkan kalau kita mengatakan bahwa ukuran
untuk kemakmuran adalah tingkat pendapatan keluarga tersebut,atau dengan kata
lain,tingkat pendapatan nasional perkapita.
Namun salah satu tujuan pembangunan
ekonomi pada umunya adalah agar pendapatan nasional (total maupun perkapita)
tumbuh untuk memperoleh tingkat kemakmuran (pendapatan nasional) yang lebih
tinggi.
Kalau
demikian halnya,ukuran yang mengenai kemakmuran dapat dikatakan sebagai tingkat
pertumbuhan ekonomi (tingkat pertumbuhan pendapatan nasional).Hal yang terakir
ini akan diikuti dalam tulisan ini.
2.2.2
Elemen Pertumbuhan Ekonomi(1)
Ada tiga factor atau
komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa.Ketiga factor
tersebut adalah:
1.Akumulasi modal,yang meliputi semua
bentuk investasi baru yang ditambahkan
pada tanah,peralatan fisik,dan modal atau sumber daya manusia.
2.Pertumbuhan penduduk,yang pada
akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
3.Kemajuan teknologi
Akumulasi Modal.Akumulasi modal (capital accumulation) terjadi apabila
sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan
memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari.Pengadaan pabrik
baru,mesin-mesin,peralatan dan bahan baku meningkatkann stok modal (capital
stok) fisik satu Negara yakni,nilai riil ”neto” atas seluruh bsrsng modal produktif
yang bersifat output di masa-masa mendatang.investasi produktif yang bersifat
langsung tersebut harus dilengakapi dengan berbagai investasi “infrastruktur”
ekonomi dan sosial.
Contonya adalah pembangunan
jalan-jalan raya,penyedian listrik,persedian air bersih dan perbaikan
sanitasi,pembangunan fasilitas komunikasi,dan sebagainya,yang kesemuanya itu
mutlak dibutuhkan dalam rangka menunjang dan mengintegrasikan segenap aktifitas
ekonomi produktif.Sebagai contoh,investasi yang dilakuan oleh seorang petani sayuran
berupa pembelian sebuah traktor baru pasti dapat meningkatkan produksi
sayurannya.Tetapi tanpa fasilitas transportasi (jalan dan/atau kendaraan)yang
memadai guna mengangkat tambahan produksi tersebut ke pasar, maka investasi
sang petani tersebut tidak akan banyak menambah produksi pangan nasional.
Disamping invesatasi yang
bersifat langsung,banyak cara yang bersifat tidak langsung untuk
menginvestasikan dana dalam berbagai jenis sumber daya.pembangunan sistem
irigasi akan dapat memperbaiki kualitas tanah pertanian serta meningkatkan
produktifitas lahan perhektar.Jika 100 hektar tanah irigasi dapat memproduksi
output yang sama jumlahnya dengan yang dihasilkan oleh 200 hektar tanah tanpa
irigasi,maka itu berarti pembangunan sistem irigasi tersebut sesungguhnya telah
melipat gandajan kuantitas tanah.Demikian pula pemakaian pupuk buatan dan
pestisida juga akan meningkatkan produktifitas sumber daya tanah.Dampak positif
peningkatan seluruh stok tanah yang produktif untuk berbagai
keperluan,sebenarnya identi dengan pembukaan lahan pertanian baru.
Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia dapat meningkatkan
kualitas modal manusia,sehingga pada akhirnya akan membawa dampak positif yang
sama terhadap angka produksi,bahkan akan lebih besar lagi mengingat terus
bertambahnya jumlah manusia.Pendidkan formal,program pendidikan dan pelatihan
dalam kerja atau magang,kursus,dan aneka pendidikan informal lainnya perlu
lebih diefektifkan untuk mencetak tenaga terdidik dan sumber daya manusia yang
terampil melalui investasi langsung dalam pembangunan serta pengadaan
gedung-gedung,peralatan,dan bahan baku (misalnya buku-buku,proyektor
film,computer,peralatan ilmiah,serta alat-alat dan mesin pendidikan kejuruan
seperti mesin babat dan gerinda).Pendidkan guru yang bermutu dengan kurikulum
yang tepat dan releven,sama halnya dengan penyediaan buku-buku ekonomi yang
baik,pasti akan meningkatkan kualitas,kepemimpinan,dan produktifitas tenaga
kerja.logika konsep investasi dalam pembinaan sumber daya manusia dan
penciptaan modal manusia (human capital) ini jelas dapat dianalogikan dengan
peningakatan kualitas dan produktifitas sumber daya tanah melalui investasi
strategis.
Segenap kegiatan yang di sebutkan merupakan bentuk-bentuk investasi yang
menjurus akumulasi modal.Akumulasi modal dapat menambah sumber daya baru
(contohnya pembukaan tanah yang semulanya tidak ada ( misalnya,perbaikan sistem
irigasi,pengadaan pupuk,pestisida).Satu hal penting yang harus dipahami selalu
di tuntut adanya pertukaran komsumsi sekarang dan komsumsi akan
mendatang.Artinya,pihak-pihak pelaku investasi harus bersedia mengorbankan
pendapatan atau mengurangi komsumsi mereka pada saat sekarang ini demi
memperoleh komsumsi yang lebih baik di kemudian hari,seperti mengorbankan
pendapatan yang mungkin diperoleh saat ini jika bekerja dengan mengambil
pendidkan lanjutan.
Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja (yang terjadi beberapa tahun
kemudian setelah pertumbuhan penduduk). Secara tradisonal dianggap sebagai
salah satu faktof positif yang memacu pertumbuhan ekonomi.Jumlah tenaga kerja
yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif,sedangakan
pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan pasar
domestiknya.Meskipun demikian kita masih mempertanyakan apakah begitu cepatnya
pertumbuhan penawaran angkatan kerja sehingga terjadi kelebihan tenaga kerja
benar-benar akan memberikan dampak positif atau justru negative terhadap
pembangunan ekonominya.sebenarnya hal tersebut (positif atau negatifnya
pertambahan penduduk bagi upaya pembangunan ekonomi). Sepenuhnya tergantung
pada kemampuan sistem perekonomian yang bersangkutan untuk menyerap dan secara
produktif memanfaatkan tambahan angkatan kerja tersebut.Adapun kemampuan itu
sendiri lebih lanjud di pengaruhi oleh tingakat dan jenis akumulasimodal dan
tersedianya input atau factor-faktor penunjang seperti kecakapan manajerial dan
administrasi.
Kemajuan teknologi bagi kebanyakan ekonomi dan kemajuan teknologi
(technological progress) merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang paling
penting.Dalam pengertiannya yang paling sederhana,kemajuan teknologi terjadi
karena ditemukannya cara baru atau perbaiakan atas cara-cara lama dalam
menangani pekerjaan-pekerjaan tradisonal seperti kegiatan menanam
jagung,membuat pakayan,atau membangun rumah.Ada tiga jenis kemajuan teknologi
yang bersifat netral (neutral technologi progress),Kemajuan teknologi yang
hemat tenaga kerja (labor-saving technological progress),dan kemajuan teknologi
yang hemat modal (capital-technologi progre).
Kemajuan teknologi yang bersifat netral (neutral technological progress)
terjadi apabila teknologi tersebut memungkinkan kita mencapai tingkat produksi
yang lebih tinggi dengan menggunakan jumlah dan kombinasi factor input yang
sama.Inovasi yang sederhana,seperti pembagian kerja (semacam spesialisasi) yang
mendorong peningkatan output dan kenaikan komsumsi masyarakat dan
contohnya.Ditinjau dari sudut analisis kemungkinan produksi,perubahan teknologi
yang netral yang melipat gandakan output.secara konseptual sama artinya dengan
teknologi yang mampu melipatgandakan semua input produktif.Bertolak dari
pemikiran itu,maka pergeseran kurva kemungkinan produksi ke arah luar dapat
juga diartikan sebagai bukti telah terjadinya kemajuan teknologi yang netral.
Sementara yaitu kemajuan teknologi dapat berlangsung sedemikian rupa
sehingga menghemat pemakaian modal atau tenaga kerja (artinya,penggunaan
teknologi tersebut memungkinkan kita memperoleh output yang lebih tinggi dari
jumlah input tenaga kerja atau modal yang sama).Pemakaian computer mesin teksil
otomatis,bor listrik berkecepatan tinggi,traktor dan mesin pembajak tanah,dan
banyak lagi jenis median serta peralatan modern lainnya dapat diklasifikasikan
sebagai kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja.Jumlah pekerja yang
dibutuhkan dalam berbagai kegiatan produksi mulai dari pengemasan kacang sampai
dengan pembuatan sepeda dan jembatan semakin sedikit.
Sedangkan kemajuan teknologi yang hemat modal (capital-saving
technological progress) merupakan fenomena relative langka.Hal ini dikarenakan
hampir semua penelitian dalam dunia ilmupengetahuan dan teknologi dilakukan di
Negara-negara maju dengan tujuan utama menghemat tenaga kerja,dan bukan untuk
menghemat modal.Di Negara-negara dunia ke tiga yang berlimpah tenaga kerja
tetapi langaka modal,kemajuan teknologi hemat.modal merupakan sesuatu yang
psling diperlukan.Kemajuan teknologi ini akan menghasilkan metode produksi
padat karya yang lebih efisien (yakni yang memerlukan biaya lebih
rendah),misalnya mesin pemotong rumput berputar atau mesin pengayak dengan
tenaga tangan,pompa penghembus dengan tenaga kaki,dan penyemprot tenaga mekanis
diatas punggung untuk pertanian skala kecil.pengembangan teknik produksi di
Negara-negara berkembang yang murah,efisien,dan padat karya (hemat modal)-atau
teknologi tempat guna-merupakan salah satu unsur terpenting dalam strategi
pembangunan jangka panjang yang berorientasi pada perluasan penyedian lapangan
kerja.
Kemajuan teknologi dapat juga meningkatkan modal atau tenaga kerja.kemajuan
teknologi yang meningkat kan pekerja ( labor-augmenting tecnologocal progress)
terjadi apabila penerapan teknologi tersebut mampu meningkatkan mutu atau
keterampilan angkatan kerja secara umum.Misalnya,dengan menggunakan
videotape,televise,dan media komunikasi elektronik lainnya di dalam
kelas,proses belajar bisa lebih lancar sehingga tingkat penyerapan bahan
pelajaran juga lebih baik.Demikian pula halnya dengan kemajuan teknologi yang
meningkatkan modal (capital-argumenting technological progress).jenis kemajuan
ini terjadi jika penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memanfaatkan
barang modal yang secara lebih produktif.misalnya penggantian bajak kayu dengan
bajak baja dalam produksi pertanian.
2.2.3
Pertumbuhan Ekonomi (Kurva kemungkinan produksi)1)
Dengan bekal pemanaman awal perihal dua
komponen pertama dan utama dari pertumbuhan ekonomi itu,dan untuk sementara
kita lupakan dahulu komponen yang ketiga (teknologi),kita dapat mempelajari
interaksi yang berlangsung anatara kedua komponen utama tersebut melalui kurva
kemungkinan produksi (production possibility) guna memahami peningkatan
potensia total output dari suatu perekonomian.Pada tinkat penguasaan teknologi
tertentu dan jumlah sumber daya manusia dan modsl fisik yang tertentu
pula,kurva kemungkinan produksi memperlihatkan jumlah output maksimum yang bisa di capai berupa kombinasi dua jenis
komodit,Misalnya saja beras (padat karya) dan radio (padat modal atau
teknologi),seandainya segenap sumber daya yang tersedia dalam perekonomian yang
bersangkutan benar-benar digunakan secara penuh dan efisien.Peraga satu berikut
memperlihatkan kurva-kurva kemungkinan produksi beras dan radio.
Jika kita andaikan teknologi produksi sama sekali tidak mengalami
perubahan,kuantitas sumber daya manusia dan fisik akan meningkatkan dua kali
lipat sebagai hasil dari investasi pada pengadaan sumber daya yang baru,seperti
menambah luas tanah,menambah modal,dan juga tenaga kerja.Pada peraga 1 terlihat
bahwa peningkatan kualitas sumber daya sampai dua kali lipat akan menggeser
kurva kemungkinan produksi keluar secara sejajar,dari p-p ke p’-p’.hal ini
jelas menunjukan bahwa perekonomian atau Negara yang bersangkutan sekarang
dapat memproduksi lebih banyak radio dan beras.
Peraga 2.1:Dampak
kenaiakan Sumber Daya Manusia dan Fisik Terhadap batas kemungkinan produksi
Radio
P p Beras
|
Karena sejak semula bisa diasumsiakan
bahwa perekonomian tersebut hanya memproduksi dua jenis barang saja,maka jelas
peningkatan produksi beras dan radio langsung menambah total PNB (yakni jumlah
seluruh nilai barang dan jasa yang diproduksi).Berkat kenaikan produksi itu,PNB
Negara tersebut meningkat lebih tinggi dari sebelumnya.Dalam kalimat ini,Negara
atau perekonomian tadi tengah mengalami proses pertumbuhan ekonomi.
Perhatikan bahwa walaupun Negara tersebut beroperasi di bawah kapasitas
sumber daya yang ada pada titik X pada peraga diatas,kenaikan sumber daya
prodiktif tetap dapat meningkatkatkan output pada titik X ,meskipun disitu
terdapat pengangguran dan penggunaan tranah dan modak dibawah kapasitas
maksimal.Satu hal yang perlu dicatat disini adalah penambaha sumber daya belum
tentu akan meningkatkan output (menciptakan pertumbuhan ekonomi).Hal ini
merupakan satu keniskayaan atau kepastian yang berlaku sehingga menjadi satu
hokum ekonomi,seperti telah di buktikan oleh Negara-negara berkembang yang
pertumbuhan ekonominya relative rendah.Selain itu pertumbuhan sumber daya
ternyata tidak selalu merupakan syarat mutlak bagi adanya pertumbuhan ekonomi
dalam jangka pendek,mengingat pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara
lebih baik ternyata juga dapat meningkatkan output,seperti terlihat dari
pergeseran dari titik X ke X’ pada peraga diatas.Meskipun demikian,dalam jangka
panjang,peningkatan kualitas sumber daya yang ada serta investasi baru yang
memperbanyak kuantitas sumber daya (menciptakan sumber-sumber daya yang baru)
jelas merupakan syarat mutlak untuk mempercepat pertumbuhan output nasional.
2.2.4
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Sejalan dengan pendapat kebanyakan
ekonom bahwa kemajuan teknologi merupakan sumber pertumbuhan yang paling
penting,Presiden Sukarno pada sekitar tahun 1960 menyarankan agar bangsa
Indonesia loncat jauh (frog jump) dalam pemilihan teknologi.Artinya adalah
bahwa kita sebaiknya memakai teknologi yang suda using di Negara maju,maka
jumlah produksi nasional akan meloncat jauh dan mungkin akan mampu mendekati
produksi nasional Negara-negara maju.sehubungan dengan anjuran ini,Indonesia
tidak memperkenankan impor barang modal bekas.Yang diimpor mestinya hanya
mesin-mesin terbaru yang paling canggih untuk memacu pertumbuhan
ekonomi.Kemudian sekitar 1970an telah diperkenankan teknologi penyosokan beras
untuk mengganti teknologi untuk menumbuk beras,ani-ani di ganti dengan
sabit,bajak dengan traktor dan banyak lagi kemajuan teknologi yang diterapkan
disektor pertanian.Demikian juga halnya disektor lain,penerapamn teknologi baru
di sector industry dengan memakai mesin pemintalan otomatis sebagai pengganti
ATBM,pemakaian computer dan sebagainya.Namun barangkali dewasa ini,pintu impor
barang bekas suda dibuka lagi,seperti misalnya impor pesawat terbang bekas dan
modal lainnya.
Akibat dari kebijakan teknologi pada bidang produksi dan pemasaran
barang dan jasa di Indonesia diperoleh tingkat pertumbuhan pendapatan Nasional
rata-rata per tahun seperti pada table berikut.
Tabel 2.1:pertumbuhan Pendapatan
Nasional di Indonesia
Periode
(Tahun)
|
Persen /
Tahun
|
Tahun
|
Persen/tahun
|
Tahun
|
Persen
|
1953-1959
|
3,2
|
1993
|
6,46
|
2000
|
4,8
|
1960-1965
|
2,0
|
1994
|
7,34
|
..........
|
..........
|
1965-1971
|
6,o
|
1995
|
8,2
|
2004
|
5,0
|
1971-1977
|
7,9
|
1996
|
7,8
|
2005
|
5,7
|
..........
|
..........
|
1997
|
4,7
|
2006
|
5,5
|
1991
|
6,91
|
1998
|
-13,3
|
2007
|
6,3
|
1992
|
6,43
|
1999
|
0,3
|
|
|
Sumber:1953-1977 A.Booth dan P. Mc
Cawley,1979:5
1991-1994:BPS seperti pada Hg.Suseno
T.Widodo 1997:Tabel 2.5
1995-2000:BPS seperti pada
Tambunan,2001:Tabel 2.2
2004-2007:BPS seperti pada BI LPI 2007
Tabel 2.7
Tingkat pertumbuhan ekonomi ini di anggap sebagai tingkat perkembangan
kemakmuran masyarakat Indonesia.Selama periode pemerintahan Orde Baru tingkat
pertumbuhan ekonomi sangat rendah,yakni 3 persen untuk periode 1960-1965.Pada
masa pemerintahan Suharto,tingkat partumbuhan ekonomi relatif tinggi,6 persen,7
persen,malah pernah mencapai 8 persen per tahun,untuk kemudian pada akhir masa
jabatannya,1997,hanya mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 4,7 persen,dan pada
tahun krisis ekonomi,1998 diperoleh pertumbuhan yang negative sebesar13,3
persen.Pada masa reformasi dan demokrasi,pertumbuhan mulai merangkak dari
0,3,persen pada tahun 1999,dan kemudian mencapai sekitar 4-6 persen sampai
sekarang ini.
2.3
Tujuan Masayarakat Adil
2.3.1
Distribusi pendapatan
Kalau di antara tetangga kita adalah seorang
kepala rumah tangga dengan lima anak dan
semua anaknya (lkaki/perempuan) disekolahkan dan semuanya diberi warisan tanah
yang kurang lebih sama,mungkin kita mengatakan bahwa kepala rumah tangga
tersebut adil kepada semua anaknya.Tetapi dilain pihak,satu keluarga juga
mempunyai lima anak,hanya menyekolahkan anaknya yang laki-laki sedangakan anak
perempuannya tidak sekolah.Tentu kita dapat mengatakan bahwa keluarga ini
kurang adil dibandingkan dengan keluarga yang disebutkan yang pertama.Kalau
demikian halnya,maka kita dapat mengatakan bahwa keadilan diukur melalui
bagaiman kekayaan (pendapatan) didisribusikan diantara yang berhak .Makin
merata pembagiannya makin adil dan sebaliknya makin timp[ang pembagiannya makin
kurang adil.
2.3.2
Mengukur Masyarakat Adil
Para ekonomi berusaha mengukur tingkat
keadilan pembagian pendapatan nasionalsatu Negara dengan menghitung Rasio Gini
dan Rasio Kunztes.Cara lain untuk mengukur ketimpangan pembagian penghasilan
masyarakat adalah dengan memakai kurva
Lorenz,memakai kurva distribusi penghasilan fungsional dan memakai koefesien variasi
distribusi pendapatan perorangan (rumah tangga).Namun,dalam bab ini hanya
dibicarakan 2 cara yang pertama,oleh karena kedua cara ini saja yang digunakan
diindonesia untuk mengukur ketimpangan pembagian pendapatan masyarakat.
Rasio Gini.Perangkat yang palingsering digunakan untuk mengukur derajat
keadilan/ketimpangan pendapatan relative di suatu Negara adalah rasio
gini.Rasio ini dapat dihitung dengan memakai rumus yang sangat rumis (kompleks)
dan oleh karena rumusnya dan oleh karena rumus tersebut tidak di sajikan dalam
buku ini.Rasio ini dikenal dengan nama rasio konsentrasi gini (Gini
concentration ratio) atau sederhananya di sebut koefesien Gini (Gini coeffient)
mengambil dari ahli statistik italia yang merumuskannya pertama kali pada tahun
1912
Rasio ini dikenal dengan ukuran ketimpangan agregrat yang angkatan
berkaisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan
sempurna).Pada prakteknya,koefisien gini untuk Negara-negara yang derajat ketimpangannya
tinggi berkaisar antara 0,50 hingga 0,70,sedangakan untuk Negara-negara yang
distribusi pendapatannya relatif merata,angkanya berkaisar antara 0,20 hingga
0,35.Gini rasio antara 0,36 samapai 0,49 menunjukan pembagian pendapatan dengan
keadilan yang sedang.
Rasio Kuznets.Rasio ini adalah perbandingan antara jumlah pendapatan
dari 40 persen individu (rumah tangga) termiskin dengan jumlah pendapatan dari
20 persen individu (rumah tangga)terkaya.Rasio ini diberi nama sesuai dengan
nama penganjurnya,yakni nama pemenang hadia Nobel Simon Kunznets.Cara
menhitunya adalah pertama-tama kita harus mempunyai pendapatan (per tahun) dari
semua individu (rumah tangga) di Indonesia,katakanlah sejumlah 60 juta rumah
tangga.Atur pendapatan per rumah tangga tersebut dari yang paling rendah sampai
rumah tangga yang paling kaya.Kemudian dihitung 40 persen dari seluruh jumlah
rumah tangga di Indonesia (atau 24 juta rumah tangga) yang termiskin dan
beberapa jumlah pendapatan mereka.katakanlah sebagai cntoh jumlah seluruh pendapatan pada tahun bersangkutan.Selanjutnya
kita mencari 20 persen dari seluruh rumah tangga (atau sejumlah 12 juta rumah
tangga) yang terkaya dan hitung jumlah pendapatan mereka.sekali kali,sebagai
contoh katakanlah jumlah pendapatan mereka sebesar 50 persen dari seluruh
pendapatan pada tahun bersangkutan.Dalam hal ini,rasio Kuznets adalah 15 persen
dibagi 50 persen=0,30. Sebenarnya tidak ada kriteria yang pasti berapa rasio
Kuznets untuk kita dapat katakandistribusi pendapatan sangat timpang,ataun
sedang,dan relatif baik.Sebagai pegangan mungkin dapat dikatakan bahwa nilai
rasio Kuznets dari 0,20 sampai 0,33 menunjukkan pembagian yang sangat
timpang,0,34 sampai 0,40 menunjukkan distribusi yang relatif baik.Distribusi
pendapatan dari contoh kita diatas ternyata sangat timpang.
Dalam buku lain mungkin anda
melihat rasio Kuznets yang di hitung secara terbalik dari pada cara
diatas,yakni jumlah pendapatan dari 20 persen terkaya di bagi dengan jumlah
pendapatan dari 40 persen rumah tangga termiskin.Dalam hal ini dari contoh 15
persen =3,33.Nilai rasio antara 5 sampai 3 (pendapatan dari 20 persen rumah
tangga terkaya adalah 3 sampai 5 kali dari jumlah pendapatandari 40 persen
penduduk termiskin,merupakan yang sangat timpang.ketimpangan sedang apabila
nilai rasio Kuznets berkisar antara 2 sampai 3,dan ketimpangan baik kalau nilai
rasio Kuznetsnya lebih kecil dari 2.
2.3.3
Pencapaian Masyarakat Adil di Indonesia
Pemerintah Indonesia telah berusaha
memperbaiki keadilan pembagian pendapatan nasionalnya dengan menjalankan berbagai
kebijaksanaan ekonomi.sesungguhnya setiap kebijaksanaan ekonomi pemerintah
bersifat memperparah ketimpangan (kalau kebijaksanaan tersebut bersifat lebih
menguntungkan kaum kaya di bandingkan dengan kaum miskin),atau bersifat
mengurangi ketimpangan (kalau kebijaksanaan tersebut bersifat lebih
menguntungkan kaum kaya dibandingkan kaum miskin).Dibawah ini disajikan
beberapa kebijakan pemerintah yang bersifat memperbaiki dan memperburuk
kesenjangan distribusi pendapatan nasional.
1.Undang-undang pokok agrarian tahun
1960.Dalam undang-undang ini ditentukan batas maksimum pemilikan tanah sawah atau
tanah tegalan atau gabungan dari keduanya.Luas maksimum kepemilikan hanyalah 9
hektar untuk tanah tegalan per keluarga petani dan halnya 7,5 hektar untuk
sawah dan tegalan.Maksud dari pembatasan ini adalah agar supaya tidak terjadi
ketimpangan yang mencolok dalam hal kepemiolikan tanah.
2.Pajak penghasilan untuk perorangan
dan untuk badan (dari laba).Dari sejak pemerinthan belanda sampai sekarang ini
pajak selalu bersifat progresif,yakni makin besar pendapatan seorang (laba satu
perusahaan) makin tinggi persentase pajaknya.Dengan sifat pajak seperti ini
diharapkan distribusi pendapatan antar perorangan (rumah tangga) lebih menjadi
merata.
3.Berbagai kebijaksanaan kredit
perbankan yang memihak kepada rakyat kecil (kaum yang lebih rendah
penghasilannya), seperti misalnya kredit investasi kecil KIK), kredit modal
kerja permanen (KMKP),kredit usaha tani (KUT),kredit usaha kecil (KUK),kredit
program bimas padi,bimas palawija,dan sebaginya yang khusus untuk petani,untuk
menyebut beberapa saja.
4.Berbagai program pengeluaran
pemerintah yang lebih memihak kepada mereka yang berpenghasilan rendah,seperti
misalnya pengeluaran pemerintahan secara besar-besaran untuk membangun
dam,waduk dan saluran irigasi untuk para petani,pengeluran pemerintah untuk
kesehatan dak keluarga berencana dan wajib belajar Sembilan tahun dan
sebagainya.
5.Berbagai kebijakan jaringan
pengamanan sosial yang dilaksanakan baru-baru ini yang bersifat khusus untuk
menerangi kemiskinan seperti misalnya beras untuk orang miskin (raskin),jaminan
kesehatan (jamkesmas),bantuan langsung tunai (BLT).PNPM Mandiri (pemberdayaan
masayarakat mandiri untuk kaum miskin),berbagai jenis subsidi untuk para
petani,dan sebagainya.
Kesemua kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan pembagian
pendapatan nasional,atau dengan kata lain untuk mencapai pembagian pendapatan
yang adil di antara masyarakat di Indonesia .Namun saying sekali bahwa
kebijaksanaan pemerintah yang tujuannya untuk orang miskin sebagian,dan malah
sebagian besar dinikmati oleh golongan yang lebih kaya yang tidak dimaksudkan
program tersebut.Sebagai contoh,misalnya banyak sekali petani kaya yang dapat
terhindar dari ketentuan pada undang-undang pokok Agraria,banyak kaum kaya dan
pengusaha yang da[pat dengan liciknya bebas dari aturan pajak,tidak sedikit
kredit yang dimaksudkan untuk orang miskin diterima oleh masyarakat yang lebih
kaya,pengeluaran untuk irigasi dan pendidikan lebih banyak dinikmati oleh orang
kaya,dan terakir raskin,BLT,dan jamkesmas dinikmati oleh orang yang tidak
berhak.
Disamping kebijaksanaan tersebut diatas yang dimaksudkan untuk
mengurangi ketimpangan pembagian pendapatan nasional,ternyata pemerintah juga
melaksanakan kebijaksanaan yang mengutakan orang kaya,atau membuat modal
menjadi lebih murah dari semestinya dan membuat tenaga kerja relative
mahal,sehingga kaum pengusaha dan investor lebih memilih teknologi yang padat
modal,memerlukan lebih sedikit tenaga kerja yang murahnya memperburuk
distribusi pendapatan nasional.Diantara kebijaksanaan yang ternyata lebih
memihak kepada kaum kaya atau menyebabkan kaum modal relative murah,antar alain
adalah:
1.Undang-undang pemadaman modal
asing,yang memberi fasilitas kepada investor asing (investor besar) untuk
menanamkan modalnya dalam negeri.
2.Undang-undang penanaman Modal Dalam
Negeri,yang menyediakan fasilitas kredit kepada investor besar dalam negeri
untuk lebih aktif dalam pembangunan ekonomi.
3.Kredit dan bantuan LIkiuditas Bank
Indonesia,yang memberikan fasilitas kredit
dengan bunga yang relative rendah atau malah tanpa bunga kepada bank
nasional yang mengalami kesulitan likuiditas.
4.Tingkat bunga kredit yang relatif
lebih rendah untuk investasi jangka panjang dibandingkan dengan tingkat bunga
untuk kredit komsumtif.
5.Pembebasan bea masuk bagi investor
yang memasukan barang modal dari luar negeri.
6.Nilai rupiah yang dibuat terlalu
mahal (over valued currency) oleh pemerintah terhadap mata uang asing (terutama
US$)sehingga pemerintah berkali-kali melaksanakan kebijaksanaan devaluasi nilai
rupiah.
Dengan mengingat kekuatan-kekuatan yang memperkecil dan memperbesar
ketimpangan pembagian pendapatan diatas,maka di peroleh ukuran distribusi
pendapatan nasional yang diukur dengan Gini Rasio (1965-2007) dan rasio Kuznets
(2002-2007) sebagai dibawah ini.
Tabel2.2:Gini Rasio di
Indonesia,1965-2007
Tahun
|
Gini Rasio
|
Tahun
|
Gini Rasio
|
Tahun
|
Gini Rasio
|
1965
1970
1976
1978
1980
1981
1984
|
0,35
0,35
0,34
0,40
0,34
0,33
0,33
|
1986
1987
1990
1993
1994
1995
1996
|
0,33
0,32
0,32
0,34
0,34
0,35
0,36
|
1997
2002
2003
2004
2005
2006
2007
|
0,37
0,33
0,32
0,32
0,36
0,33
0,37
|
Sumber:1965-1997:BPS seperti pada
tahun 20011:table 3.3
2002-2007:BPS seperti pada BI
LPI 2007
Tabel 2.3:Persentase Pendapatan yang
diterima oleh berbagai Kelompok penduduk di
Indonesia ,2002-2007
Kelompok
Penduduk
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
(1).40%Termiskin
(2).4o%Menengah
(3).20%Terkaya
|
20,92
38,89
42,19
|
|
|
|
|
|
Rasio
Kuznets(3):(1)
(1):(3)
|
2,07
0,45
|
2.06
0,49
|
2,03
0,49
|
2,38
0,42
|
2,13
0,47
|
2,35
0,43
|
Sumber:BPS seperti pada BI LPI 2007
Sayang sekali tidak diperoleh data mengenai ketimpangan distribusi
pendapatan Indonesia untuk seluruh periode.Namun dapat diduga bahwa distribusi
pendapatan selama pemerintahan sukarnn mungkin mempunyai nilai gini yang
relatif lebih besar dari pada koefisien Gini pada pemerintahan sukarno.Sejak
tahun 1965 dan setiap tahun setelah itu koefisien gini tercatat sekitar
0,35,kecuali pada tahun 1978.Pada waktu mana koefisien Gini tercatat paling
tinggi sebesar 0,40,untuk kemudian menurun lagi mencapai 0,32pada tahun
1989-90.Namun nilai tersebut meningkat lagi pada tahun-tahun krisis ekonomi
pada tahun 1997-98 mencapai 0,37.Secara umum dapat dikatakan bahwa disribusi pendapatan
yang ditunjukan oleh Gini Rasio di Indonesia termaksud pada kategori
petimpangan sedang.Sedangkan untuk tahun 2002-2007 rasio Kuznets menunjukan
tidaklah terjadi ketimpangan yang mencolok,rasio dari bagian yang diterima oleh
20 persen penduduk terkaya hanyalah sekitar dua kali dan maksimum hanya 2,3
kali dari bagian yang diterima oleh 40 persen penduduk termiskin.
2.4
Cara Mencapai Masyarakat Adil dan Makmur
Ada dua cara untuk mencapai
masyarakat adil-makmur yakni:
a.Makmur dan Adil (Growth and Equity)
dan
b.Makmur dengan adil (Growth with
Equity)
2.4.1
Masyarakat Makmur dan Adil
Cara untuk mengukur masayarakat adil
makmur yang diutarakan pada seksi terdahulu adalah dengan cara terpisah anatara
masyarakat makmur dan masyarakat adil.Dalam literature ekonomi pembangunan cara
demikian ini dikernal dengan istilah tujuan pembangunan makmur dan adil (Growth
and Equity objectifes).Dalam cara ini,semula dikejar kemakmuran (Tingkat
pendapatan Nasional secara Maksimum),setelah kuenasionalnya besar baru dikejar
keadilan (diadakan pembagian pendapatan nasional yang lebih adil tidak terlalu
timpang).Cara ini adalah cara yang bisa diterapkan oleh Negara-negara
maju.Pertumbuhan pendapatan nasionalnya dikejar agar terjadi penggunaan sumber
produksi yang efisien (penerapan teori ekonomi tradosonal),Kemudian melalui
berbagai kebijakan fiscal dikejar pemerataan.Tujuan pemerataan ini di usahakan
melaluisistem pajak progresif (pajak penghasilan,pajak kekayaan,dan pajak
pungutan lainnya) disertai dengan sistek kesejahteraan (bantuan) sosial yang
massif untuk penduduk yang kurang beruntung dalam proses pembangunan
ekonomi.Sistem kesejahteraan sosialnya terlihat dari pos pengeluaran dalam
anggaran belanja Misalnya untuk pendidikan,kesehatan,bantuan untuk orang
tua,ibu,ank,penganggur,pembayaran transfer secara langsung dan penyedian berbagai
barang dan jasa untuk publik.Karena kebijaksanaan sosialnya yang masif ini
kebanyakan Negara yang sebelumnya dikenal sebagai Negara kapitalis,kemudian
(dewasa inin) dikenal sebagi Negara kesejahteraan (welfare states) seperti
misalnya inggris,Negara-negara eropa barat,Kanada,Amerika Serikat ,dan
sebagainya.Cara pencapaian tujuab seperti ini biasanya dianggap berhasil untuk
Negara-negara maju karena sistem pajaknya diberlakukan dengan tegas,dan juga
sistem bantuan sosialnya,tidaklah sebanyak Negara-negara sedang
berkembang.Sistem yang terpisah ini dianggap tidak cocok untuk Negara
berkembang.Pencapaian tujuan pembangunan dinegara maju biasanya ditandai dengan
tingkat pertumbuhan yang sedang (sekirar 3-5 persen pertahun) dengan tingkat
ketimpangan yang kecil (Gini Rasio kurang dari 0,20)
2.4.2
Masyarakat Makmur dengan Adil
Cara kedua yang dikenal dengan
literatur ekonomi pembanguanan adalah cara gabungan,masyarakat makmur
berkeadilan di mana kemakmuran dan keadilan dikejar dalam waktu kesamaan.Cara
pencapaian ini dikenal dengan istilah tujuan makmur dengan adil (Growith with
Equity objectives). Dasar logika dari pendekatan adalah bahwa pembangunan
ekonomi terdiri dari serangakian proyek pembangunan,dari A sampai Z.Dalam
mengimpemasikan setiap proyek mestinya tidak hanya dalam mengutamakan
pertumbuhan ekonomi (penggunaan sumber produksi secara efisien),melainkan
sekaligus mempertimbangkan bagaimana pembagian (distribusi) Keuntungan dari
proyek tersebut.Pendekati ini di sponsor oleh lembaga-lembaga internasonal
sperti Bank dunia (The World Bank),Organisasi pembangunan industri PBB(the
United Nations Industrial DEveloment Organisation, UNIDO) program pembangunan
PBB (The united nations Develoment Program,UNDP),Organisasi Negara-negara Maju (organization
of economic cooperation and Develoment ,OECD) dengan cara menerapkan harga
bayangan (mereka mempertimbangkan tujuan efisiensi (efficiency
Objective),tujuan pertumbuhan (growth objective) dan tujuan pemerataan
(distribution objective).Kalau harag bayangan diterapkan kepada semua input dan
output setiap proyek pembangunan,maka
dapat diharapkan distribusi pendapatan tidak timpang tindih).
Cara pencapaian yang kedua ini telah banyak diperdepatkan di Indonesia
pada tahun 1976.Banyak dari menteri kabinet waktu itu lebih menghendaki cara
pencapaian yang pertama (pertumbuhan dan pemerataan),yakni besarkan dahulu kue
nasional baru dibagi-bagi .Namun,barang kali sebaian disebakan oleh tekana luar
negeri,terutama bank dunia (Indonesia peminjaman besar dari bank
dunia).Pendekata yang kedua terpaksa di setujui
dan diterapkan mulai pada p[elita 111 melalui delapan jalur pemerataan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar